Manajemen Risko Kepatuhan Pada Bank Syari’ah Indonesia

2 min read

Masyarakat banyak yang bertanya apakah bank syari’ah sudah sesuai dengan syari’ah? Apakah bank syari’ah sudah patuh pada syari’ah ?. perlu diketahui bahwa segala produk yang ditawarkan oleh bank syari’ah sudah melewati banyak proses untuk sampai kepada kesesuaian dengan syariat islam. Fatwa- fatwa yang DSN MUI keluarkan sudah diteliti baik dari aspek syariah yang di musyawarahkan oleh DSN MUI sendiri, aspek akuntasi untuk menghindari unsur ribawi oleh DSAS, ijtihat dari pada pratiksi, serta musyawarah yang dilakukan Mahkamah Agung. Musyawarah yang dilakukan oleh Otoritas Fatwa Internasional seperti AAOIFI di Bahain, lembaga OKI di Jeddah, serta Lembaga Fikih Rabitah di Makkah sekiranya sudah cukup membuktikan bahwa bank syari’ah tetap menjaga kepatuhan terhadap syariat islam dengan berlandaskan pada Al-Qur’ah dan Hadist, Ijma’, Urf ( kebiasaan ), serta Mashlahah Mursalah nya.

Kemudian timbul pertanyaan , kenapa bank syari’ah harus patuh pada syari’ah dalam menjalankan produk / bisnisnya ? Ada 3 alasan mengapa bank syari’ah harus patuh pada syariah dalam menjalankan bisnis nya. pertama, Demi kemaslahatan manusia. Kedua , adanya pilihan untuk konsumen muslim. Ketiga , banyak mudharat nya ketika bank islam tidah patuh pada syariat seperti hilangnya keberkahan dalam bisnisnya, haramnya pendapatan bank, dan terhapusnya reputasi islam.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) yang merupakan penyempurnaan SE BI No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, mengatur mengenai tatacara dan pelaksanaan tugas pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
Pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh DPS mencakup :

a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS
b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Dalam prakteknya , Bank Syari’ah Indonesia yang merupakan merger dari 3 bank syari’ah di Indonesia yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah telah menerapkan prinsip kepatuhan terhadap syariah.

Dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risisko PT Bank Syariah Indonesia, Tbk yang berlandaskan pada Qur’an dan Hadist serta undang- udang dan peraturan menjelaskan bahwa, risiko kepatuhan dapat terjadi karna minimnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap prinsip syariah yang bersifat umum.

Sehingga tujuan utama dari mamajemen risiko keptuhan ini adalah memastikan dengan teliti bahwa segala proses mananjemen risiko dpat memilimalisir kemungkinan dampak negative dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar uturan syariat Bank Syariah Indonesia menetapkan beberapa prosedur dalam memastikan kepatuhan pengelolaan risiko kepatuhan berjalan efektif dengan adanya aturan-aturan yang berlaku seperti :

a. Penepatan limit yang tepat
b. Kebijakan pengecualian pelaksanaan transaksi yang melampaui limit
c. Tepat waktu dalam komunikasi antar pegawai
d. Pengendalian yang cukup untuk pengembangan produk yng baru
e. Akurasi, kelengkapan, dan integritas data yang cukup dalam ramgka pengendalian .

Adapun kebijakan pemantauan risiko pada Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan beberapa tindakan :

a. Bank mencatat setiap aktivitas yang terekspos kepatuhan termasuk jumlah potensi kerugian guna mengantisipasi potensi keruggian pada suatu periode
b. Bank memantau risisko kepatuhan secara berkala
c. Setiap unit memantau eksposur risiko kepatuhan di unit kerjanya

Dengan adanya kebjakan pemantauan risiko diatas, maka pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank syariah Indonesia adalah dengan menggunakan sistem reminder laporan serta bank melakukan riview terhadap pengendalian risiko kepatuhan secara berkala. Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip pemisahan fungsi ( segregation of duities ( maker, checker, approver ) dalam setiap transaksi. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko kepatuhan secara berkala.

Artikel By : Khonsa Nafi’ah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *