Pengertian Kaidah Kubro Al-Adah Al-Muhamkkah dan Contoh Pengaplikasiannya

4 min read

Pengertian Kaidah Kubro Al-Adah Al-Muhakkamah

Menurut Ibnu Manzur dalam kamusnya Lisan Al-Arab, secara etimologi kata al-adah berarti pengulangan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Term al-adah juga diambil dari kata al-aud atau al-mu’awadah yang berarti sesuatu yang berulang (al-tikrar). Sementara secara terminologis, adat berarti suatu kecendrungan, baik berupa ucapan maupun perbuatan terhadap suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek perbuatan dimaksud, baik dilakukan secara priadi maupun kelompok. Akibat pengulangan tersebut, ia kemudian dinilai sebagai hal yang terbiasa dan mudah dilakukan. Aktivitas itu menjadi mendarah daging dan menjadi watak di tangan masyarakat.

Sebagian kalangan memahami kata adat dan urf adalah dua kata yang memiliki makna yang sama (Sinonim/muradif). Sebagian yang lain, ada fukaha yang membedakan antara keduanya. Hal ini karena adat dan urf sama-sama memiliki arti suatu perbuatan yang telah berulang –ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang dalam komunitas masyarakat.

Adapun alasan perbedaan antara adat dan urf, sebagai berikut: pertama, adat bisa berlaku secara umum baik dilakukan oleh orang banyak maupun individual, sedangkan urf harus dilakukan oleh mayoritas masyarakat, sehingga tidak dinamakan urf jika hanyak dilakukan oleh sebagian saja, kedua, adat bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengan masyarakat sedangkan urf tidak dapat muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman. Ketiga, adat tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi adat tersebut, sedangakn urf selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi tradisi dalam masyarakat.

Dengan demikian, adat dapat dicirikan, sebagai berikut: (1) suatu perkataan dan perbuatan yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri masyarakat; (2) sesuatu hal yang menjadi terbiasa dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak; (3) sesuatu yang dapat diterima masyarakat (acceptable); dan (4) berlangsung terus dan konstan serta merata atau mayoritas disuatu wilayah.

Al- adah muhakkamah berarti suatu tradisi dapat mejadi pertibangan dalam penetapan hukum jika dalam masalah tersebut tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dalam teks-teks Al-Qur’an dan Hadist. Ketentuan ini berlaku jika adat dan (tradisi) tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat secara umum. Kaidah ini merupakan salah satu dari 5 kaidah dasar dalam kaidah fiqih. Dalam fikih klasik, kaidah ini sering kali dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum. Misalnya, dalam masalah kadar masa haid, menyusui anak selama dua tahun, dan transaksi-transaksi muamalat yang berlangsung di masyarakat.

Adat dapat di jadikan sebagai pertimbangan penetapan hukum jika terpenuhi syarat-syarat berikut: (1) Adat tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis; (2) Adat berlangsung secara konstan (muttarid) berlaku mayoritas di komunitas masyarakat; (3) Adat terbentuk terlebih dahulu dari masa penggunaan sebagai pijakan hukum; (4) Tidak terdapat perbuatan atau perkataan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari adat.

Ustadz Oni sahroni adalah salah satu pakar keuangan islam menjelaskan bahwa suatu kebiasaan (adat) dapat menjadi sumber hukum dalam fatwa, ketentuan bisnis dan keuangan islam apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Pertama, kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan oleh mayoritas anggota masyarakat. Yang dimaksud dengan berturut-turut disini yaitu bahwa kebiasaan adat masyarakat itu terjadi pada rangkaian perilaku atau perkataan. Misalnya, kebiasaan masyarakat saat menikah itu membayar mahar sebagian dimuka dan sebagian tidak tunai. Kebiasaan ini berlaku pada seluruh peristiwa nikah yang terjadi pada saat itu. Atau kebiasaan masyarakat menjual barang-barang berat seperti kulkas, sepeda motor, lemari, Kasur, dan sebagainya dengan syarat penjual mengantarkannya ketempat pembeli.

Kedua, kebiasaan (adat) itu timbul pada saat ketentuan hukum itu terjadi. Artinya, bahwa kebiasaan itu menjadi rujukan atas ketentuan hukum tertentu jika tradisi itu ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum itu terjadi. Misalnya, lafadz fisabilillah dalam Al-Qur’an yang menunjukkan orang-orang yang berhak menerima harta zakat dimaknai secara adat dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk berjihad atau setiap program yang bermanfaat untuk kebaikan. Jika kebiasaan itu berubah setelah itu, maka kebiasaan yang baru ini tidak berlaku untuk menafsirkan makna fisabilillah. Tetapi yang berlaku itu adalah kebiasaan yang saat ayat tersebut turun.

Ketiga, kebiasaan (adat) yang tidak menyalahi pernyataan yang jelas. Kebiasaan semacam ini dinilai sebagai pertimbangan hukum karena memiliki sebab (illat) yaitu ketika pelaku akad diam atas kebiasaan yang terjadi dan tidak mengisyaratkan secara jelas, maka itu legitimasi terhadap tradisi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih, la ibrata lil adillah fi muqabalati tasrih.

Keempat, kebiasaan (adat) yang tidak menyalahi tesk-teks syar’i. Artinya, kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak dapat diterima sebagai pertimbangan suatu hukum dalam islam. Berbeda hanya, jika kebiasaan tidak membatalkan nash-nash tetapi antara nash dan kebiasaan (adat) dapat bersinergi atau dikompromikan, maka kebiasaan disini masih dapat di pertimbangakan sebagai sumber hukum.

Aplikasi Kaidah Al-Adah Muhakkamah

Dalam transaksi ekonomi syariah, adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum dalam transaksi ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah. Berikut adalah salah satu contoh aplikatif dalam penerapan kaidah fiqih al-adah muhakkamah dalam transaksi ekonomi kontemporer yaitu;

Jual Beli Via Vending Machine

Dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya. Diantara salah satu rukun jual beli adalah ijab dan Kabul. Ijab adalah bentuk kerelaan seorang penjual kepada pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, misalnya “saya jual barang ini dengan harga satu juta.” Sementara qabul adalah bentuk penerimaan seorang pembeli atas barang yang dibelinya dalam suatu transaksi, misalnya “saya terima barang ini dengan harga satu juta.”

Seiring berjalannya waktu, era globalisasi memberikan dampak pada segala aspek, termasuk dalam bidang ekonomi. Menjamurnya mini market (swalayan) di daerah-daerah ini melahirkan satu tradisi baru, yaitu jual beli yang ijab-kabulnya tidak secara lafzi (pengucapan), tetapi secara amali (perbuatan). Misalnya, seorang yang hendak berjalan disuper market atau minimarket (swalayan), mereka tinggal mengambil semua barang yang diinginkannya tanpa harus meminta izin kepada penjualnya. Setelah selesai berbelanja, pembeli datang ke kasir dengan menyodorkan barang-barang yang hendak dibelinya. Dan, setelah membayar nominal sesuai harga yang diterapkan pihak mini market, barang-barang tersebut sudah dapat dibawa pulang. Disini tidak ada ijab dan kabul dalam transaksi secara ucapan, tetapi hanya secara perbuatan. Transaksi semacam itu sudah menunjukan bahwa antara pembeli dan penjual, keduanya bersepakat untuk melakukan transaksi yaitu jual beli. Jual beli tanpa ijab-kabul secara ucapan ini dalam fikih ini disebut dengan jual-beli mua’athah. Hukum jual beli semacam ini dibolehkan karena sudah menjadi kebiasaan dana dapat dimaklumi bersama.

Contoh yang lebih sederhana adalah jual beli via vending machine. Seperti yang diketahui bersama, bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di Departement Store, Supermaket, Café, Halte Bus, sudah banyak dilengkapi fasilitas Vending Machine sebagai alat atau mesin untuk menjual barang secara otomatis. Bahkan, tidak hanya minuman seperti Sprite, Coca-cola, Fanta, dan soft drink lainnya, mesin otomatis tersebut juga menjual buah-buahan, hingga surat kabar koran.

Vending Machine sebagai alat menjual barang secara otomatis sangat praktis. Karena mesin tersebut tidak membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang tersebut. Sementara pembeli dapat membelinya sesuai dengan keinginannya dengan memasukkan sejumlah uang sesuai harga barang yang ditetapkan, lalu menekan tombol pada barang yang diinginkan, maka secara otomatis barang itu akan keluar dengan sendiri-nya. Bahkan, jika uangnnya membutuhkan uang kembalian, mesin secara otomatis juga akan memberikan kembalian secara otomatis pula.

Jual beli semacam ini, tidak membutuhkan ijab kabul seperti akad jual beli seperti biasanya. Akan tetapi, transaksi ini sudah menunjukkan kerelaan kedua pihak (pembeli-penjual) untuk melakukan transaksi tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan istihsan, transaksi semacam ini dibolehkan berdasarkan kebiasaan (urf) yang berkembang di masyarakat.

 

Referensi :

Mufid, Muhammad. 2019. Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer. Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP.

 

By Nur Aisah; Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, STEI SEBI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *